Komisi VI DPR RI baru saja menggelar rapat penting bersama jajaran pimpinan PT Pertamina di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta pada 11 September 2025. Dalam pertemuan tersebut, isu praktik mafia migas menjadi perhatian utama para wakil rakyat.
Komisi VI Soroti Ancaman Mafia Migas
Selama pembahasan, anggota Komisi VI dari Fraksi Gerindra, Mulyadi, menegaskan kekhawatiran DPR terhadap keberadaan mafia migas yang dinilai kian meresahkan. Ia menyampaikan bahwa upaya membersihkan sektor migas dari praktik korup dan tidak transparan perlu menjadi prioritas Pertamina.
“Mafia migas itu nyata dan dampaknya sangat besar. Kami berharap Pertamina berani mengambil langkah nyata untuk menuntaskan masalah ini,” ujar Mulyadi dalam rapat tersebut.
Pentingnya Keberanian Kepemimpinan Pertamina
Mulyadi dalam forum tersebut menyampaikan harapan agar pimpinan Pertamina mampu bertindak tegas dalam upaya reformasi internal, khususnya menyangkut pemberantasan praktik-praktik ilegal yang berkaitan dengan distribusi maupun tata kelola migas nasional.
Menurut Mulyadi, sikap berani dan transparan dari jajaran pimpinan sangat dibutuhkan guna memulihkan kepercayaan publik serta menjaga keberlanjutan bisnis Pertamina di sektor energi nasional.
Dukungan DPR untuk Transformasi di Pertamina
DPR, melalui Komisi VI, menyatakan komitmennya untuk mendukung langkah strategis dan kebijakan perusahaan guna memperbaiki tata kelola sektor migas. Pimpinan diharapkan tidak ragu mengambil keputusan krusial demi meminimalkan ruang gerak mafia migas yang selama ini disorot sebagai penyebab sejumlah masalah di sektor energi.
Isu Mafia Migas dalam Agenda Nasional
Praktik mafia migas terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penyelundupan, penyelewengan distribusi, hingga pemberian privilese tidak wajar kepada pihak tertentu. Kerugian yang ditimbulkan bukan hanya dari segi ekonomi, namun juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap keberpihakan institusi negara dalam pengelolaan sumber daya alam.
Karena itulah, Komisi VI menilai perlunya sinergi antara Pertamina, pemerintah, dan aparat penegak hukum untuk memperkuat integritas tata kelola migas nasional.
Harapan terhadap Langkah Progresif
Dalam rapat tersebut, Mulyadi secara khusus meminta agar upaya bersih-bersih di internal Pertamina dilakukan tanpa kompromi. Langkah-langkah yang bisa diambil meliputi audit internal menyeluruh, peningkatan transparansi manajemen, serta pemberlakuan sanksi tegas terhadap pelaku pelanggaran.
“Kami di DPR akan mengawal penuh proses reformasi ini demi kebaikan industri, perlindungan konsumen, dan kemajuan energi nasional,” ungkap Mulyadi menutup pernyataannya.
Pertamina dan Komitmen Perbaikan
Menanggapi masukan dari DPR, pimpinan Pertamina menyatakan keseriusan mereka dalam menjalankan transformasi menuju perusahaan energi yang lebih profesional dan bersih. Komitmen ini diwujudkan dalam rangkaian aksi peningkatan integritas dan pengawasan internal, serta kolaborasi aktif dengan berbagai pihak untuk mempersempit ruang gerak praktik mafia migas.
Langkah Selanjutnya
Rapat tersebut menghasilkan beberapa rekomendasi, yaitu perlunya langkah-langkah konkret, monitoring berkelanjutan, dan evaluasi secara transparan terkait program pemberantasan mafia migas di lingkungan Pertamina. DPR memastikan akan terus memantau perkembangan sekaligus mengingatkan pentingnya komitmen moral dan profesionalisme seluruh unsur terkait.
Pertemuan antara Komisi VI DPR dan jajaran pimpinan Pertamina menjadi salah satu poin penting dalam peta jalan reformasi pengelolaan migas di Indonesia. Harapannya, sinergi dan tekad berkelanjutan akan mendatangkan perubahan positif bagi tata kelola sektor energi nasional.